Rezim Jokowi baru satu tahun memimpin negara dan bangsa ini, namun utangnya sudah mencapai ribuan triliun rupiah dan menyebabkan, menurut data Apindo, 9.000.000 pekerja pribumi kena PHK akibat ketidakbecusannya. Hebatnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menganggap wajar banyaknya PHK ini. Sebab, PHK merupakan salah satu dampak dari melambatnya ekonomi Indonesia.
“Memang ekonomi melambat, itu pasti dampaknya ke PHK itu,” ungkapnya (28/9).
Meski begitu, menurutnya, pemerintah tidak hanya berdiam diri dan mencari solusi untuk permasalahan masyarakat ini. Maka dari itu, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan mengarah kepada kemudahan berinvestasi di Indonesia. Harapannya mampu menyerap tenaga kerja.
“Untuk menanganinya bagaimana mendorong ekonomi itu bisa meningkat kembali,” tutup mantan Gubernur Bank Indonesia ini.
Sebelumnya, data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, sepanjang Januari-September 2015 ada 43.085 buruh dipecat. Itu belum termasuk ribuan pekerja lainnya kini dirumahkan dan terancam di-PHK.
“Ada sekitar 6.496 pekerja terancam PHK, posisi saat ini dirumahkan,” kata Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kemenaker Sahat Sinurat seperti dilansir Antara di Jakarta.
Perlambatan pertumbuhan ekonomi dijadikan alibi penyebab terjadinya PHK. Kemenaker memperkirakan, jumlah buruh yang di-PHK sebenarnya jauh lebih besar dari angka tersebut. “Angka ini (adalah) angka yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja,” tambah Sahat. Padahal, penyebab utama krisis di Indonesia ini adalah ketidakbecusan Jokowi-JK dan seluruh rezimnya dalam mengurus Indonesia. Indonesia adalah negeri yang sangat besar dan kompleks permasalahannya, hanya bisa dipimpin oleh pemimpin yang cerdas, kuat, penuh integritas terhadap bangsanya, punya harga diri dan kebanggaan menjadi bangsa Indonesia, dan sebagainya. Jokowi? Bahasa Inggris saja tidak bisa…(eramuslim)
0 komentar